Untitled
  • Home
  • Sejarah
  • Kedudukan & Tupoksi
  • Visi & Misi
  • Struktur Organisasi
  • Tujuan dan Sasaran
  • Peraturan
  • Gallery
  • Hubungi Kami
Selamat datang di website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Riau
Untitled Document
SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 
Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja .
 
Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.
 
Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.
 
Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.
 
Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi
 
Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.
 
GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 148 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
 

Sebagai tindak lanjut peraturan perundang – undangan tersebut Pemerintah Propinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Sejalan dengan meningkatnya akan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka yang dahulunya Satuan Polisi Pamong Praja kemudian diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008

 

Dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tersebut maka tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

 
 

pengumuman
 
 
 

List berita
Selasa, 30 September 2014
Pengadaan Alat Bongkar Tiga Jembatan Timbang Dilanjutkan Tahun Depan
Selasa, 30 September 2014
Pertemuan Sosek Malindo, Pemprov akan Kembali Tanyakan Lanjutan Roro Dumai-Melaka
Minggu, 28 September 2014
Sempena Hari Hak Untuk Tahu Internasional, KIP Riau Minta Badan Publik Patuhi UUKIP
Saturday, 27 September 2014
Puncak Penutupan Riau Expo 2014 Dihadiri Artis Ibukota
Kamis, 25 September 2014
Ribuan Orang Terserang Penyakit ISPA
Rabu, 24 September 2014
Puluhan Massa ARRA Tuntut Reformasi Agraria
 
 
 
 
Kategori Berita
Pembangunan
Lingkungan Hidup
Pendidikan
internasional
IPTEK
kesehatan
objek wisata
BIOGRAFI
Pemerintahan
Pengetahuan Umum
Satpol PP
Hukum dan HAM
Umum
Olahraga
Politik
Ekonomi
 
Link Pemerintahan