Untitled
  • Home
  • Sejarah
  • Kedudukan & Tupoksi
  • Visi & Misi
  • Struktur Organisasi
  • Tujuan dan Sasaran
  • Peraturan
  • Gallery
  • Hubungi Kami
Selamat datang di website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Riau
Selasa, 21 July 2020
Investigator 01

Kasat Pol PP Prov Riau

Kabid Ops Pol PP Prov Riau

Kasi Intelijen Pol PP Prov Riau

Izin Melaporkan

 

A. Pada Hari Senin,20 Juli 2020

Pukul 09.14 Wib Telah berlangsung Aksi Unjuk Rasa dari

Karyawan PT. RICRY

Bertempat di Kantor Gubernur Riau Jl. Jend.Sudirman  Pekanbaru

Jumlah massa +- 150 Orang. Korlap an. Aris Nasution

Titik Kumpul Pustaka Soeman HS

Jln Cut Nyakdien Pekanbaru

 

B. Pukul 09.15 Wib Masa Aksi tiba di Kantor Gubernur Riau, Masa berorasi dan menyampaikan aspirasinya dengan membawa

▪ Atribut dan Spanduk Bertuliskan:

- Demo Karyawan Ex PT Ricry menuntut Realisasi putusan Pengadilan Nomor 103/pdt.sus PHI-2018 pn/Pbr. Tanggal 20 Februari 2019 yang telah diabaikan

  Pak Gubernur tolong kami yang sudah dinyatakan menang di pengadilan tapi tidak di indahkan oleh    PT.Ricry sudah masuk 3 Thn

-  Bapak Gubernur apakah Bapak hanya diam melihat kesengsaraan exs Karyawan PT Ricry Dimana Hati Nurani Bapak

- Penuhi Hak Kami Sebagai Karyawan

 

C. Karyawan PT. Ricry Menuntut:

 

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memutuskan bahwa Karyawan  PT. RICRY berkewajiban memerima hak - haknya. Upah yang belum  dibayar dan pesangon Total dibayar sebesar  Rp 30.831.537.000 (Tiga Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) namun hak-hak Kami tersebut belum di bayarkan pihak perusahaan sampai sekarang.

2. Kami meminta kepada Bapak GUBERNUR RIAU memanggil Instansi yang bertanggung jawab Kepada pekerja Buruh

3. Kami meminta  Kepada Ketua Pengadilan  Negeri Pekanbaru bertanggung jawab pada putusan untuk menyita seluruh aset aset  Perusahaan PT. RICRY baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan beserta surat surat Aset perusahaan karena pihak pengadilan Negeri menyuruh kami untuk mencari surat surat HGU maupun surat Kendaraan sehingga membuat kami bingung untuk mencari syarat syarat tersebut karena tidak mengerti dengan hal itu dan kami tidak tahu dilaksanakan atau dilakukannya hasil putusan.

4. Meminta Kepada Bapak GUBERNUR RIAU memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dapat bertanggung Jawab atas putusannya dan mengeluarkan surat penyitaan aset  PT RICRY yang ada di Desa Simalinyang  kecamatan Kampar kiri  Kabupaten Kampar tengah

5. Meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk tidak membebankan kepada kami membuktikan apakah lahan dan bangunan itu adalah benar punya PT Ricry karena selama ini bahwa karyawan tau bahwa itu milik PT Ricry dan bilamana ada upaya perusahaan  menghilangkan barang bukti kepemilikan selama proses pengadilan hingga sampai saat ini karean putusan pengadilan sudah 2 Tahun berlangsung maka pengadilan Negeri Pekanbaru yang nertanggung Jawab.

6. Kami meminta kepada Gubri memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengeluarkan surat perintah kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Kampar untuk mencari Hak Guna Bangunan/Hak Guna Usaha kepemilikan perusahaan PT. RICRY yang ada di desa Simaliyang.

7. Kami meminta kepada Ketua PN Pekanbaru melaksanakan dan mencari solusi pada Berita Acara Aan Maning ke I dan II yang bernomor : 23/pen.PHI/Aanmaning.X .Eks-Pts/2019/PN.Pbr yang di tanda tangani Panmod PHI.Deni Sembiring SH.MH dan ketua Pengadilan Pekanbaru Bambang Myanto SH.MH.

8. Kami meminta kepada Gubri memerintahkan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Negeri Bangkinang Kab. Kampar melanjutkan atau menindaklanjuti sita Eksekusi yang bernomor: w4.u1/6573/HK.02/XII/2019 berdasarkan ketua Pengadilan Pekanbaru nomor: 23/Pen.THI/sita-Eks-HT/2019/PN.Pbr Jo.nomor103/103/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr.

 

D. Pukul  09.40 Wib 10 Orang  perwakilan Masa aksi di terima  oleh Kadisnaker Prop Riau Bapak Jhonli didampingi Kasat Pol PP Prop. Riau Bapak Drs. Hadi Penandio,Kasat Intel Polresta AKP Yanu di Ruang Kenanga Ktr Gubernur Riau

 

▪ Tanggapan dari Kadisnaker prop. Riau  Bapak Jhonli

- Mengenai permasalahan ini Bapak gubernur tidak bisa me intervensi ketua pengadilan, dan saya berjanji akan menemui ketua Pengadilan hari ini. untuk permasalahan ini tidak ada jaminan, semua ada aturan aturannya  dan hasilnya akan kami sampai kepada Bapak Gubernur Riau.

 

▪ Tanggapan dari Kasat Pol PP Prop Riau Bapak Drs. Hadi Penandio

- Pada  prinsipnya kami menerima bapak ibu sekalian, untuk dimakalumi juga tidak semua badan eksekutif  bisa meintervensi pihak pengadilan, berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan keluhan bapak ibuk  ke Pengadilan negri pekanbaru, mudah mudahan ada Solusi, dan mengenai eksekusi belum  ada surat eksekusi dari pihak BPN Kampar kepada Kami

 

E. Pukul 10.36 Wib Audiensi Selesai 

Tidak terima Hasil Audiensi Masa tetap bertahan di Pintu masuk samping Kantor Gubernur

 

F. Pukul 14.05 Wib 10 Orang Perwakilan dariAksi masa  yang di pimpin Korlap Aris Nasution  di terima kembali  di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau Oleh Kadisnaker Prop. Riau  Bapak Jonli dan Kasatp Pol PP Riau Drs. Hadi Penandio didampingi AKP Yanu Kasat Intel Polresta untuk menyampaikan Hasil koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Sait Maruli Tua Pasaribu, SH.MH

▪ Dalam Koordinasinya

Kadisnaker Prov Riau  Bapak Jhonli menyampaikan

- Dalam permasalahan ini proses pengadilan terbuka untuk umum dan di ketahui public, dan kami pihak Pengadialan Negeri telah menyita 4 Surat tanah milik PT.Ricry

Disini Pengadilan  telah membentuk Tim  untuk Pelelangan Aset milik PT Ricry, Untuk menentukan barang milik perusahaan  PT.Ricry seperti barang bergerak itu harus di ketahui oleh pihak Kepolisian.

Hasil pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri ini Akan saya laporkan Kepada Bapak Gubernur Riau.

- Setelah pertemuan ini silahkan Bapak dan Ibuk Beraudiensi dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

- Untuk menjanjikan Perwakilan PT Ricry menemui Bapak Gubernur saya tidak bisa menjamin, tetapi keinginan Kalian semua akan saya sampaikan kepada Bapak Gubernur

 

▪ Penyampaian Oleh Kasat Pol PP Riau Drs. Hadi Penandio

Sesuai Rapat tadi kita sudah menyampaikan Loporan ini  Kepada Pak Gubernur Riau dan kita sudah  menjembatani untuk menemui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Mengenai Bayar Tunai tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan kalau untuk Penyitaan Aset ini Prosesnya sangat Panjang.

 

G. Pukul 15.20 Wib Audiensi antara Kadisnaker dan Eks Karyawan PT. Ricry di Ruang Rapat Melati Selesai

 

H. Pukul 16.53 wib Brigadir Frans dari Satintelkam Polresta Pekanbaru menyampaikan kepada Pengunjuk Rasa bahwa : Supaya pengunjuk rasa melakukan konsolidasi untuk satu Minggu ini merangkum tuntutan dan kita satukan Persepsi untuk membuat Konsep supaya pemerintah daerah bisa membantu kita.

 

I. Pukul 17.19 Wib Setelah mendengar penjelasan dari pihak kepolisian dan Satpol PP Prop Riau, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan menggunakan Truk Dalmas Polresta dan Truk Dalmas Satpol PP Prop Riau.

Selama aksi berlangsung situasi aman dan tertib.


Berita dengan Kategori Sama
Jumat, 10 July 2020
SWAB MASSAL DI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
 
Rabu, 08 July 2020
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 PROVINSI RIAU
 
Jumat, 26 June 2020
SWAB MASSAL DI PASAR SUKARAMAI KOTA PEKANBARU
 
Rabu, 24 June 2020
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU
 
Selasa, 23 June 2020
Personil Jaga Pospam Chek Point Perbatasan Riau, Jambi, Sumbar dan Sumut
 

pengumuman
 
 

List berita
Jumat, 10 July 2020
SWAB MASSAL DI KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Rabu, 08 July 2020
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 PROVINSI RIAU
Jumat, 26 June 2020
SWAB MASSAL DI PASAR SUKARAMAI KOTA PEKANBARU
Rabu, 24 June 2020
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PEKANBARU
Selasa, 23 June 2020
Personil Jaga Pospam Chek Point Perbatasan Riau, Jambi, Sumbar dan Sumut
Selasa, 16 June 2020
PATROLI DALAM RANGKA NEW NORMAL WILAYAH PERBATASAN PROVINSI RIAU
 
Sosial Media
 
 
Kategori Berita
Sosial dan Budaya
Objek Wisata
Pembangunan
Otonomi Daerah
Ekonomi dan Keuangan
Lingkungan Hidup
Hukum dan Ham
Olah Raga
Kesehatan
Pendidikan
Pemerintahan
Satpol PP
Umum
 
Link Pemerintahan